Harris Manalu & Partner

Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua Pasal 1 Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final oleh pihak-pihak yang membayarkan. Pasal 2 (1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipotong Pajak Penghasilan sebagai berikut: a. penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen); b. penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai ...

UU Nomor 27 Tahun 2926 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan : Pasal 83 Perjanjian Kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Pasal 85 Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang tidak dibuat secara tertulis demi hukum menjadi Perjanjian Keda waktu tidak tertentu. 

Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2926 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur: (1) Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. (2) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling lama2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 85 Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang tidak dibuat secara tertulis demi hukum menjadi Perjanjian Keda waktu tidak tertentu.  Lihat UU Nomor 27 Tahun 2926 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan

Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum Pasal 246 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan: a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.

DANA CADANGAN PESANGON  Pasal 253  (1) Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja.  (2) Tujuan penyediaan dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin terpenuhinya hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan Pekerja/Buruh belum diikutsertakan dalam program pensiun.  (3) Dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga pemerintah.  (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pengusaha pada usaha mikro dan kecil.  (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon diatur dengan Peraturan Pemerintah.  (6) Pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:  a. peringatan tertulis;  b. pembatasan kegiatan usaha;  c. penghentian sementara sebag...

Kategori pidana denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sbb:

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan