Contoh Kesimpulan Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial


Jakarta, 12 Maret 2018

 

Kepada Yth,

Ketua dan Anggota Majelis Hakim

Perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst

Pengadilan Hubungan Industrial

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28

Jakarta Pusat

 

Hal: Kesimpulan Penggugat

 

Dengan hormat,

 

Untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst, kami, Harris Manalu, S.H., dan Solagracia, S.H., dengan ini mengajukan Kesimpulan sebagai berikut:

 

DALAM EKSEPSI

 

Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Permohonan Perundingan Bipartit Pertama (I) tanggal 12 Oktober 2017, P-6 berupa Tanda Terima Surat Permohonan Perundingan Bipartit I tanggal 12 Oktober 2017, P-7 berupa Surat Permohonan Perundingan Bipartit Kedua (II) tanggal 20 Oktober 2017, P-8 berupa Tanda Terima Surat Permohonan Perundingan Bipartit II tanggal 12 Oktober 2017, dan P-9 berupa surat pencatatan dan mohon penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur tanggal 5 Desember 2017, terbukti prosedur penyelesaian perselisihan a quo di tingkat bipartit dan mediasi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan in casu UU Nomor 2 Tahun 2004. Karenanya Anjuran Mediator yang dijadikan Penggugat sebagai lampiran gugatan perkara ini sah menurut hukum. Dalil-dalil Tergugat haruslah dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar hukum;

 

DALAM POKOK PERKARA

  1. Bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa surat ijin berobat dan pulang ke rumah yang dikeluarkan Kepala Bagian Pengadaan PT Sejahtera, tanggal 9 Oktober 2017, dan bukti surat P-11 berupa Surat Keterangan Sakit dari dokter Klinik Husada tanggal 9 Oktober 2017 yang menerangkan Ny. Sulastri sakit, terbukti Kepala Bagian Pengadaan PT Sejahtera (Penggugat) memberi ijin kepada Penggugat untuk berobat dan pulang ke rumah pada tanggal 9 Oktober 2017 pukul 13.00 WIB s/d 17.00 WIB, dan atas keterangan dokter pula terbukti Penggugat sakit. Dalil Tergugat dalam duplik angka 4 yang pada pokoknya menyatakan ijin yang dikeluarkan Kepala Bagian Pengadaan hanya untuk keperluan berobat ke klinik, tidak ada ijin pulang ke rumah menjadi terbantahkan;
  2. Bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa whatsaap Sdr. Semburu, S.H., kepada Penggugat tanggal 27 September 2017 perihal ajakan makan siang, bukti surat P-13 berupa whatsaap Sdr. Semburu, S.H., kepada Penggugat tanggal 28 September 2017 perihal ajakan pulang bersama, dan bukti surat P-14 berupa whatsaap Sdr. Semburu, S.H., kepada Penggugat tanggal 29 September 2017 perihal ajakan antar pulang ke Depok, dikaitkan dengan bukti surat P-10 dan P-11 dimana Penggugat telah mendapat ijin berobat dan pulang ke rumah karena sakit, maka terbukti pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah atas alasan Sdr. Semburu, S.H., cemburu melihat Penggugat diantar pria lain (Bapak Subaik). Bukan atas alasan kesalahan sebagaimana yang dituduh Tergugat dalam dalil-dalilnya. Bahwa bukti surat T-5 dan T-6 masing-masing berupa whatsaap Sdr. Semburu, S.H., kepada Sdri. Rina tanggal 15 Februari 2018 perihal ajakan makan siang kepada Sdri. Rina, dan whatsaap Sdr. Semburu, S.H., kepada Sdri. Lina tanggal 17 Februari 2018 perihal ajakan makan siang kepada Sdri. Lina haruslah ditolak atau dikesampingkan karena whatsaap itu dibuat setelah gugatan perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2018. Bukti T-5 dan T-6 itu hanya bertujuan untuk menutupi kesalahannya dan mengecoh profesionalisme Yang Mulia Majelis Hakim;
  3. Bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-4 masing-masing Slip Upah Penggugat bulan Juli 2017, Agustus 2017, dan September 2017 terbukti tunjangan kehadiran dan tunjangan makan Penggugat adalah bersifat tetap. Dalam 3 (tiga) bukti tersebut tunjangan kehadiran selalu tercantum Rp500.000,00,- dan juga tunjangan makan selalu tercantum Rp500.000,00. Dengan demikian terbukti upah Penggugat sebesar Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah) perbulan;
  4. Bahwa bukti surat T-7 berupa Surat Auditor Internal Tergugat yang didalilkan Tergugat sebagai bukti bahwa akibat Penggugat meninggalkan pekerjaan tanpa ijin pada tanggal 9 Oktober 2017 pukul 13.00 WIB s/d 17.00 WIB berdampak perusahaan Tergugat mengalami kerugian materil maupun immateril karena proses produksi berhenti, haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena alat bukti itu tidak berkaitan dengan kepulangan Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2017 pukul 13.00 WIB s/d 17.00 WIB. Dalam surat tersebut nyata disebut bahwa proses produksi berhenti karena komponen material tidak dikirim PT Amazone. Jadi bukan karena kepulangan Penggugat. Dan juga berapa kerugian yang dialami Tergugat juga tidak jelas;
  5. Bahwa bukti surat T-3 dan T-4 berupa SP I dan tanda terimanya haruslah ditolak atau dikesampingkan karena bukti surat tersebut sudah daluwarsa jika dihubungkan dengan fakta peristiwa dalam perkara a quo;
  6. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas maka gugatan Penggugat adalah beralasan dan mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dan menolak dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat;
  7. Bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini tidak mencapai Rp150.000.0000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) mohon biaya perkara a quo ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil kesimpulan Penggugat yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:


DALAM EKSEPSI 

 - Menolak eksepsi Tergugat;


DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan surat Tergugat No. 20/Pers.S/X/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 tentang pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
  3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara a quo sepanjang mengenai perintah mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d 20 Januari 2018 sebesar Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah);
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan putusan perkara a quo diucapkan;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir keterlambatan pembayaran upah Penggugat sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajiban membayar upah Penggugat; 
  8. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

 

Hormat kami,

 

Kuasa Penggugat,

 

 

 

HARRIS MANALU, S.H. 

 

 

SOLAGRACIA, S.H

TOPIK POPULER

Contoh Kesimpulan Penggugat di PHI

Gambar
Jakarta, 23 Mei 20 22   Kepada Yth, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Nomor xx /Pdt.Sus-PHI/20 22 /PN. Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial P ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Raya No. 24, 26, 28 Kemayoran Jakarta Pusat                 Perihal: Kesimpulan Para Penggugat Dengan hormat, Perkenankanlah kami yang bertandatangan di bawah ini, H arris Manalu , S.H., Advokat berkantor pada Law Office Harris Manalu & Partners , beralamat di Jl. Al - Akbar Bunder I No. 119 A, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur-13850, selaku kuasa para Penggugat, dalam hal ini Rudi , Dkk (157 orang) , dengan ini mengajukan KESIMPULAN dalam p erkara Nomor xx /Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Jkt.Pst , sebagai berikut: POKOK PERMASALAHAN Bahwa yang menjadi pokok permasalaha n dalam perkara a quo adalah tuntutan para Penggugat agar Tergugat membayar penggantian sisa cuti tahunan para Penggugat untuk tahun 2020 kepada para Penggugat sebesar total Rp196.250.000,- (Seratus se
Read more »

Contoh Surat Permohonan Perundingan Bipartit Pertama (I) oleh Pekerja

Jakarta, 4 April 2022 Kepada Yth, PT. MAJU BERSAMA Up. Manager HRD Ibu Rina Jl. Mawar No. 5 Pulogadung Jakarta Timur Perihal: Permohonan Perundingan Bipartit Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, saya: Nama : RONI Warganegara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan PT. Maju Bersama Alamat : Jl. Tongkol No. 10 RT 05, RW 01, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur Sehubungan dengan adanya permasalahan hubungan industrial yang perlu dirundingkan secara bipartit antara saya dengan manajemen PT. Maju Bersama, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk melakukan perundingan bipartit pada: Hari : Senin Tanggal : 11 April 2022 Pukul : 10.00 WIB s/d selesai Tempat : Ruang Rapat PT. Maju Berama  Jl. Mawar No. 5 Pulogadung, Jakarta Timur  Adapun yang perlu dirundingkan adalah terkait dengan permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT. Maju Bersama terhadap saya pada tanggal 30 Maret 2022 mel
Read more »

Contoh Surat Kuasa Bipartit dan sekaligus Mediasi Memakai Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Gambar
SURAT KUASA Yang bertandatangan di bawah ini: Nama: DINDA Warganegara: Indonesia Alamat: Jl. Mangga    No. 5    RT 07,    RW 08, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur Pekerjaan: Karyawan PT Jaya Bersama Selanjutnya disebut  Pemberi Kuasa ;   Dengan ini  memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, dan dengan ini  memberikan kuasa kepada: ROY,  warganegara Indonesia, Ketua Serikat Pekerja PT Jaya Bersama; RIO,  warganegara Indonesia, Sekretaris Serikat Pekerja PT Jaya Bersama; Masing-masing selaku pengurus Serikat Pekerja PT Jaya Bersama, beralamat di Jl. Percetakan No. 7 Pulogadung, Jakarta Timur , bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ,  selanjutnya disebut sebagai  Penerima Kuasa ; K H U S U S Untuk dan atas nama serta mendampingi dan/atau mewakili Pemberi Kuasa guna: Mengajukan permohonan dan melakukan perundingan bipartit kepada/dengan   PT Jaya Bersama, beralamat di   Jl. Percetakan No. 7 Pulogadung, Jakarta Timur  mengenai pemutusan hubungan kerj
Read more »

Contoh 2 Kontra Memori Kasasi di PHI

Jakarta, 4 April   2024 Kepada Yth: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui: Ketua Pengadilan Hubungan Industrial   Pada Pengadilan Negeri Bandung Jl. Surapati No. 47 Bandung Perihal: Kontra Memori Kasasi P utusan Nomor _ /Pdt.Sus-P HI /202 4/ P N Bdg Dengan hormat, Perkenankanlah kami, RUDIANATO, S.H., dan RIAMA HITA, S.H., para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum, Advokat/Pengacara, "RRH & PARTNERS”, beralamat di Jl. ______, No. _, Kel. ____, Kec. _____, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2023 dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Mamur Bersama, beralamat di Jl. ______ No. __ Desa ___, Kecamatan _________, Kabupaten Bogor,  dengan ini mengajukan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan Liana Sari, Dkk (3 orang) sebagai Para Pemohon Kasasi terhadap  Putusan Pengadilan Hubungan Industrial  pada Pengadilan Negeri Bandung  Nomor  __ /Pdt.Sus-PHI/20 24 /PN  Bdg, ta
Read more »

UMP Lampung 2024 (Pdf) dan UMK 15 Kabupaten/Kota di Lampung

Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,16% dari tahun 2023. Dengan kenaikan 3,16% itu, maka UMP Lampung tahun 2024 naik sekitar Rp83.212. Dengan demikian UMP yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2024 sebesar Rp2.716.496,33. Sebelumnya, UMP Lampung tahun 2023 sebesar Rp2.633.284,59. Sedangkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2024 di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang telah ditetapkan Gubernur adalah sebagai berikut: 1. UMK Bandar Lampung ditetapkan sebesar Rp3.103.631; 2. UMK Metro ditetapkan sebesar Rp2.726.104; 3. UMK Way Kanan ditetapkan sebesar Rp2.885.122; 4. UMK Mesuji ditetapkan sebesar Rp2.903.310,2; 5. UMK Lampung Selatan ditetapkan sebesar Rp2.889.193; 6. UMK Lampung Tengah ditetapkan sebesar Rp2.716.496,33 (mengikuti penetapan UMP Lampung); 7. UMK Lampung Utara ditetapkan sebesar Rp2.716.496,33 (mengikuti penetapan UMP Lampung); 8. UMK Lampung Timur ditetapkan sebesar Rp2.716.496,33 (mengikuti penetapan UMP Lampung);
Read more »

Replik | Contoh di Pengadilan Hubungan Industrial

Gambar
Jakarta, 12 Februari 2018   Kepada Yth, Ketua dan Anggota Majelis Hakim  Perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28  JAKARTA PUSAT   PERIHAL: REPLIK   Dengan hormat, Perkenankanlah kami,  Harris Manalu, S.H ., dan  Solagracia, S.H ., Advokat, berkantor pada Law Office Harris Manalu & Partners, beralamat di Jl. Masjid Al-Akbar Bunder I No. 119A Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, HP/WA: 0812-8386-580, e-Mail: harrismanalu3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama  SULASTRI sebagai Penggugat dalam perkara Nomor  XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst, dengan ini mengajukan REPLIK, sebagai berikut:   DALAM EKSEPSI Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap perkara  a quo  belum pernah dilakukan perundingan bipartit, sehingga Anjuran Mediator yang Penggugat lampirkan dalam gugatan ca
Read more »

Tata Cara Melakukan Perundingan Bipartit Hubungan Industrial

Gambar
Ilustrasi Perundingan Bipartit Perundingan bipartit hubungan industrial adalah tahap awal menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Jika antara pekerja atau para pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha terjadi perselisihan hubungan industrial, baik perselisihan hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) langkah pertama yang dilakukan adalah perundingan bipartit.  Perundingan bipartit dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: Salah satu pihak, pekerja atau pengusaha, menyurati pihak lain untuk dilakukan perundingan bipartit. Untuk memenuhi syarat sah dan patut penyampaian surat usahakan antara penerimaan surat oleh pihak lainnya dengan pelaksanaan perundingan berjarak 7 hari. Minta dan terimalah tanda terima surat sebagai bukti kita sudah mengajukan surat permohon perundingan bipartit; Jika permohonan pertama tidak ditanggapi pihak yang kita minta untuk berundingan, ajukan lagi surat permohonan kedua dan terakhir. Minta
Read more »

Pasal 156 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU 6/2023 (Cipta Kerja)

Pasal 156  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang: (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.  (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:  a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;  b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;  c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;  d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;  e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;  f. masa kerja 5
Read more »

Pengacara Spesialis Ketenagakerjaan

Gambar
Dunia kepengacaraan adalah dunia hukum. Hukum begitu luas, kompleks dan selalu berkembang. Tidak seorangpun hakim, advokat atau pengacara bahkan seseorang yang disebut ahli hukum ahli dalam segala bidang hukum.  Hal itu dapat kita lihat dari praktik pembagian kamar hukum bagi setiap hakim agung pada Mahkamah Agung dan keberadaan pengadilan-pengadilan khusus di bawah Mahkamah Agung yang hakimnya diisi oleh hakim-hakim yang memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus pada satu bidang hukum tertentu. Dengan sistem seperti itu diharapkan putusan yang diambilnya memiliki nilai kualitas yang diharapkan. Demikianlah juga pengacara semestinyalah berperan seperti hakim-hakim khusus atau dokter-dokter spesialis untuk memberi pelayanan hukum yang berkualitas. Oleh karena itu, jika anda mempunyai masalah atau sengketa ketenagakerjaan atau perselisihan hubungan industrial pilih dan berilah kepercayaan menanganinya, baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) kepada a
Read more »

Duplik | Contoh di Pengadilan Hubungan Industrial

Gambar
Jakarta, 19 Februari 2018   Kepada Yth, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28  Jakarta Pusat   HAL: DUPLIK   Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, Rudi, S.H., M.H. , dan Rini, S.H ., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 5/IR-S/II/2018 tertanggal 15 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama PT Sejahtera, beralamat di Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 28 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan ini mengajukan DUPLIK atas  perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst., tertanggal 20 Januari 2018, sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Gugatan Penggugat cacat hukum karena Anjuran perkara  a quo  mengandung cacat hukum Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah 2 (dua) kali mengajukan surat permohonan perundingan bipartit kepada Tergugat adalah tidak benar. Tergugat tidak pernah menerima surat permohonan perundi
Read more »