Membuat Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial

Contoh Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial

Jakarta, 20 Januari 2018

Lampiran:

1. Anjuran

2. Surat Kuasa

 

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Hubungan Industrial

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28

Jakarta Pusat


Hal: Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja


Dengan hormat,

Perkenankanlah kami, Harris Manalu, S.H., dan Solagracia, S.H., Advokat, berkantor pada Law Office HARRIS MANALU & PARTNERS, beralamat di Jl. Masjid Al-Akbar Bunder I No. 119A Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, HP/WA: 0812-8386-580, e-Mail: harrismanalu3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama SULASTRI, warga negara Indonesia, pekerjaan/jabatan: Karyawan/Staf Pengadaan PT SEJAHTERA, beralamat tempat tinggal di Jl. Mangga No. 3 RT 05, RW 04, Kel. X, Kec. Cimanggis, Kota  Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

Dengan ini mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PT SEJAHTERA, beralamat di Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 28 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

 

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 November 2011 dengan menerima upah terakhir sebesar Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah) per bulan;
  2. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapat surat peringatan dan juga tidak pernah melakukan kesalahan;
  3. Bahwa akan tetapi pada tanggal 10 Oktober 2017 secara tiba-tiba Tergugat melalui Kepala Personalia, yaitu Sdr. Semburu, S.H., melakukan PHK terhadap Penggugat melalui surat No. 20/Pers.MJ/X/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 atas alasan Penggugat dituduh melakukan kesalahan berat, dimana pada tanggal 9 Oktober 2017 mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB (jam pulang kerja) Penggugat bersama Bapak Subaik (Kepala Bagian Transportasi) dengan sengaja meninggalkan pekerjaan yang berakibat Tergugat mengalami kerugian karena proses produksi menjadi berhenti selama 4 (empat) jam karena tidak ada material yang dapat dikerjakan para pekerja;
  4. Bahwa tuduhan Tergugat tersebut adalah tidak benar, karena pada tanggal 9 Oktober 2017 mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB Penggugat telah mendapat ijin dari atasan langsung Penggugat, yaitu Kepala Bagian Pengadaan (Bapak Robby) untuk pulang ke rumah karena Penggugat mengalami sakit pusing-pusing dan muntah. Sedangkan Bapak Subaik hanya mengantar Penggugat pulang ke rumah Penggugat di Depok;
  5. Bahwa lagi pula menurut informasi yang Penggugat terima dari beberapa orang pekerja, tidak ada produksi berhenti pada tanggal 9 Oktober 2017 mulai pukul 13.00 WIB s/d 17.00 WIB sebagaimana yang dituduh Tergugat. Dan seandainya pun proses produksi berhenti pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB s/d 16.00 WIB dan Penggugat sengaja meninggalkan pekerjaan pada tanggal dan jam tersebut, quod non/padal tidak, adalah tidak adil apabila hanya Tergugat yang dituduh melakukan kesalahan karena di bagian Pengadaan terdapat 4 (empat) orang staf Pengadaan;
  6. Bahwa menurut Penggugat, PHK yang dilakukan Tergugat melalui Kepala Personalia Sdr. Semburu, S.H., adalah tidak murni karena Penggugat melakukan kesalahan sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi karena Sdr. Semburu, S.H., cemburu melihat Penggugat diantar pulang oleh Bapak Subaik, dimana sejak bulan Agustus 2017 Sdr. Semburu, S.H., sering mengajak Penggugat pulang bersama naik mobilnya, akan tetapi Penggugat selalu menjawab “terima kasih pak”;
  7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, tidak ada alasan bagi Tergugat untuk melakukan PHK terhadap Penggugat, karenanya Surat Tergugat No. 20/Pers.S/X/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat adalah beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan karenanya pula beralasan menurut hukum Tergugat diperintahkan untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
  8. Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula maka beralasan menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
  9. Bahwa sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal gugatan a quo dibuat, Tergugat tidak pernah lagi membayar upah Penggugat, padahal Penggugat tidak dapat melakukan kewajiban bekerja pada Tergugat bukanlah atas kesalahan Penggugat melainkan Tergugat sendiri yang melakukan kesalahan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa alasan dan dasar hukum. Oleh karena itu adalah beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar upah Penggugat sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d 20 Januari 2018 sebesar sebagai berikut: - tanggal 11 Oktober 2017 s/d 30 Oktober 2017 = Rp6.000.000,00 : 30 hari x 20 hari = Rp4.000.000,00; - November 2017 dan Desember 2017 = 2 bulan x Rp6.000.000,00 = Rp12.000.000,00; - tanggal 1 Januari 2018 s/d 20 Januari 2018 = Rp6.000.000,00 : 30 hari x 20 hari = Rp4.000.000,00,- dengan jumlah total = Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah);
  10. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terputus, sedangkan Penggugat tidak melakukan kewajiban bekerja pada Tergugat bukan atas kesalahan Penggugat maka beralasan menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar upah Penggugat sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan putusan perkara a quo dilaksanakan Tergugat;
  11. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara a quo sepanjang penghukuman membayar upah Penggugat sebagaimana dimaksud dalil angka 9 dan 10 mohon Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakannya;
  12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan surat Tergugat No. 20/Pers.S/X/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 tentang pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
  3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara a quo sepanjang mengenai perintah mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d 20 Januari 2018 sebesar Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah);
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan putusan perkara a quo diucapkan;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir keterlambatan pembayaran upah Penggugat sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajiban membayar upah Penggugat; 
  8. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Hormat kami,

Kuasa Penggugat,

 

Materai

 

HARRIS MANALU, S.H.


 SOLAGRACIA, S.H. 


Tonton juga:

Video Tutorial Cara Membuat Gugatan

TOPIK POPULER

Contoh Kesimpulan Penggugat di PHI

Gambar
Jakarta, 23 Mei 20 22   Kepada Yth, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Nomor xx /Pdt.Sus-PHI/20 22 /PN. Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial P ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Raya No. 24, 26, 28 Kemayoran Jakarta Pusat                 Perihal: Kesimpulan Para Penggugat Dengan hormat, Perkenankanlah kami yang bertandatangan di bawah ini, H arris Manalu , S.H., Advokat berkantor pada Law Office Harris Manalu & Partners , beralamat di Jl. Al - Akbar Bunder I No. 119 A, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur-13850, selaku kuasa para Penggugat, dalam hal ini Rudi , Dkk (157 orang) , dengan ini mengajukan KESIMPULAN dalam p erkara Nomor xx /Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Jkt.Pst , sebagai berikut: POKOK PERMASALAHAN Bahwa yang menjadi pokok permasalaha n dalam perkara a quo adalah tuntutan para Penggugat agar Tergugat membayar penggantian sisa cuti tahunan para Penggugat untuk tahun 2020 kepada para Penggugat sebesar total Rp196.250.000,- (Seratus se
Read more »

Contoh Surat Permohonan Perundingan Bipartit Pertama (I) oleh Pekerja

Jakarta, 4 April 2022 Kepada Yth, PT. MAJU BERSAMA Up. Manager HRD Ibu Rina Jl. Mawar No. 5 Pulogadung Jakarta Timur Perihal: Permohonan Perundingan Bipartit Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, saya: Nama : RONI Warganegara : Indonesia Pekerjaan : Karyawan PT. Maju Bersama Alamat : Jl. Tongkol No. 10 RT 05, RW 01, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur Sehubungan dengan adanya permasalahan hubungan industrial yang perlu dirundingkan secara bipartit antara saya dengan manajemen PT. Maju Bersama, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk melakukan perundingan bipartit pada: Hari : Senin Tanggal : 11 April 2022 Pukul : 10.00 WIB s/d selesai Tempat : Ruang Rapat PT. Maju Berama  Jl. Mawar No. 5 Pulogadung, Jakarta Timur  Adapun yang perlu dirundingkan adalah terkait dengan permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT. Maju Bersama terhadap saya pada tanggal 30 Maret 2022 mel
Read more »

Contoh Surat Kuasa Bipartit dan sekaligus Mediasi Memakai Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Gambar
SURAT KUASA Yang bertandatangan di bawah ini: Nama: DINDA Warganegara: Indonesia Alamat: Jl. Mangga    No. 5    RT 07,    RW 08, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur Pekerjaan: Karyawan PT Jaya Bersama Selanjutnya disebut  Pemberi Kuasa ;   Dengan ini  memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, dan dengan ini  memberikan kuasa kepada: ROY,  warganegara Indonesia, Ketua Serikat Pekerja PT Jaya Bersama; RIO,  warganegara Indonesia, Sekretaris Serikat Pekerja PT Jaya Bersama; Masing-masing selaku pengurus Serikat Pekerja PT Jaya Bersama, beralamat di Jl. Percetakan No. 7 Pulogadung, Jakarta Timur , bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ,  selanjutnya disebut sebagai  Penerima Kuasa ; K H U S U S Untuk dan atas nama serta mendampingi dan/atau mewakili Pemberi Kuasa guna: Mengajukan permohonan dan melakukan perundingan bipartit kepada/dengan   PT Jaya Bersama, beralamat di   Jl. Percetakan No. 7 Pulogadung, Jakarta Timur  mengenai pemutusan hubungan kerj
Read more »

Contoh 2 Kontra Memori Kasasi di PHI

Jakarta, 4 April   2024 Kepada Yth: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui: Ketua Pengadilan Hubungan Industrial   Pada Pengadilan Negeri Bandung Jl. Surapati No. 47 Bandung Perihal: Kontra Memori Kasasi P utusan Nomor _ /Pdt.Sus-P HI /202 4/ P N Bdg Dengan hormat, Perkenankanlah kami, RUDIANATO, S.H., dan RIAMA HITA, S.H., para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum, Advokat/Pengacara, "RRH & PARTNERS”, beralamat di Jl. ______, No. _, Kel. ____, Kec. _____, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2023 dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Mamur Bersama, beralamat di Jl. ______ No. __ Desa ___, Kecamatan _________, Kabupaten Bogor,  dengan ini mengajukan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan Liana Sari, Dkk (3 orang) sebagai Para Pemohon Kasasi terhadap  Putusan Pengadilan Hubungan Industrial  pada Pengadilan Negeri Bandung  Nomor  __ /Pdt.Sus-PHI/20 24 /PN  Bdg, ta
Read more »

UMP Lampung 2024 (Pdf) dan UMK 15 Kabupaten/Kota di Lampung

Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,16% dari tahun 2023. Dengan kenaikan 3,16% itu, maka UMP Lampung tahun 2024 naik sekitar Rp83.212. Dengan demikian UMP yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2024 sebesar Rp2.716.496,33. Sebelumnya, UMP Lampung tahun 2023 sebesar Rp2.633.284,59. Sedangkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2024 di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang telah ditetapkan Gubernur adalah sebagai berikut: 1. UMK Bandar Lampung ditetapkan sebesar Rp3.103.631; 2. UMK Metro ditetapkan sebesar Rp2.726.104; 3. UMK Way Kanan ditetapkan sebesar Rp2.885.122; 4. UMK Mesuji ditetapkan sebesar Rp2.903.310,2; 5. UMK Lampung Selatan ditetapkan sebesar Rp2.889.193; 6. UMK Lampung Tengah ditetapkan sebesar Rp2.716.496,33 (mengikuti penetapan UMP Lampung); 7. UMK Lampung Utara ditetapkan sebesar Rp2.716.496,33 (mengikuti penetapan UMP Lampung); 8. UMK Lampung Timur ditetapkan sebesar Rp2.716.496,33 (mengikuti penetapan UMP Lampung);
Read more »

Replik | Contoh di Pengadilan Hubungan Industrial

Gambar
Jakarta, 12 Februari 2018   Kepada Yth, Ketua dan Anggota Majelis Hakim  Perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28  JAKARTA PUSAT   PERIHAL: REPLIK   Dengan hormat, Perkenankanlah kami,  Harris Manalu, S.H ., dan  Solagracia, S.H ., Advokat, berkantor pada Law Office Harris Manalu & Partners, beralamat di Jl. Masjid Al-Akbar Bunder I No. 119A Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, HP/WA: 0812-8386-580, e-Mail: harrismanalu3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama  SULASTRI sebagai Penggugat dalam perkara Nomor  XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst, dengan ini mengajukan REPLIK, sebagai berikut:   DALAM EKSEPSI Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap perkara  a quo  belum pernah dilakukan perundingan bipartit, sehingga Anjuran Mediator yang Penggugat lampirkan dalam gugatan ca
Read more »

Tata Cara Melakukan Perundingan Bipartit Hubungan Industrial

Gambar
Ilustrasi Perundingan Bipartit Perundingan bipartit hubungan industrial adalah tahap awal menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Jika antara pekerja atau para pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha terjadi perselisihan hubungan industrial, baik perselisihan hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) langkah pertama yang dilakukan adalah perundingan bipartit.  Perundingan bipartit dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: Salah satu pihak, pekerja atau pengusaha, menyurati pihak lain untuk dilakukan perundingan bipartit. Untuk memenuhi syarat sah dan patut penyampaian surat usahakan antara penerimaan surat oleh pihak lainnya dengan pelaksanaan perundingan berjarak 7 hari. Minta dan terimalah tanda terima surat sebagai bukti kita sudah mengajukan surat permohon perundingan bipartit; Jika permohonan pertama tidak ditanggapi pihak yang kita minta untuk berundingan, ajukan lagi surat permohonan kedua dan terakhir. Minta
Read more »

Pasal 156 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU 6/2023 (Cipta Kerja)

Pasal 156  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang: (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.  (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:  a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;  b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;  c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;  d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;  e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;  f. masa kerja 5
Read more »

Pengacara Spesialis Ketenagakerjaan

Gambar
Dunia kepengacaraan adalah dunia hukum. Hukum begitu luas, kompleks dan selalu berkembang. Tidak seorangpun hakim, advokat atau pengacara bahkan seseorang yang disebut ahli hukum ahli dalam segala bidang hukum.  Hal itu dapat kita lihat dari praktik pembagian kamar hukum bagi setiap hakim agung pada Mahkamah Agung dan keberadaan pengadilan-pengadilan khusus di bawah Mahkamah Agung yang hakimnya diisi oleh hakim-hakim yang memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus pada satu bidang hukum tertentu. Dengan sistem seperti itu diharapkan putusan yang diambilnya memiliki nilai kualitas yang diharapkan. Demikianlah juga pengacara semestinyalah berperan seperti hakim-hakim khusus atau dokter-dokter spesialis untuk memberi pelayanan hukum yang berkualitas. Oleh karena itu, jika anda mempunyai masalah atau sengketa ketenagakerjaan atau perselisihan hubungan industrial pilih dan berilah kepercayaan menanganinya, baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) kepada a
Read more »

Duplik | Contoh di Pengadilan Hubungan Industrial

Gambar
Jakarta, 19 Februari 2018   Kepada Yth, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28  Jakarta Pusat   HAL: DUPLIK   Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, Rudi, S.H., M.H. , dan Rini, S.H ., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 5/IR-S/II/2018 tertanggal 15 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama PT Sejahtera, beralamat di Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 28 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan ini mengajukan DUPLIK atas  perkara Nomor XX/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst., tertanggal 20 Januari 2018, sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Gugatan Penggugat cacat hukum karena Anjuran perkara  a quo  mengandung cacat hukum Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah 2 (dua) kali mengajukan surat permohonan perundingan bipartit kepada Tergugat adalah tidak benar. Tergugat tidak pernah menerima surat permohonan perundi
Read more »